Thu04242014

Last update02:37:02 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara Sumatera Sumatera Selatan Korupsi Ditubuh Pemerintahan Kabupaten Empat

Korupsi Ditubuh Pemerintahan Kabupaten Empat

PALEMBANG, BeritAnda - Aksi unjuk rasa Benteng Demokrasi Nusantara (Bentara) Sumsel, terkait Indikasi Korupsi yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang, dilakukan di Mapolda Sumsel, Jalan Jendral Sudirman, Palembang, Senin (14/1/13).

Unjuk rasa ini diikuti sekitar 50 orang dipimpin Koordinator Aksi (Korak), M. Ali SE. MBA, Koordinator Lapangan (Korlap), Mukri AS, S.Sos, Ketua Umum Betara Sumsel, Apfriyanto, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Efni Andiansyah dan puluhan perwakilan masyarakat Kota Palembang

Dalam orasinya, Mukri mengatakan, bahwa bahaya korupsi yang terjadi saat ini antara lain dapat menghancurkan efektivitas pontesial program pemerintah, menghambat laju pembangunan daerah serta dapat membahayakan stabilitas keamanan masyarakat seperti nilai-nilai demokrasi, moralitas, nilai sosial budaya dan politik.

“Indikasi korupsi yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang saat ini terjadi secara merata di segala bidang. Korupsi terjadi karena kurangnya pengawasan oleh pihak terkait terhadap pemanfaatan dana yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk pembangunan berbagai infrastruktur di daerah,” terangnya Mukri.

Sedangkan M. Ali meminta kepada Polda Sumsel untuk segera mengusut tuntas indikasi korupsi di Kab. Empat Lawang, seperti pembangunan rehabilitas ruang belajar SD se-Kabupaten Empat Lawan tahun 2012, pengunaan dana Program Sekolah Gratis (PSG) dan dana Bantuan Operasional Mangement Mutu (BOMM) pada SMAN I Pendopo dan SMAN I Muara Minang tahun 2009-2012 (Kep. Kadiknas Kan. Empat Lawan), menyelidiki indikasi perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Kepala Diknas Pendidikan Kab. Empat Lawang, pembangunan rehabiitasi jaringan irigasi siring agung lintang kanan pada tahun 2009 senilai Rp2.050.000.000, dengan mengunakan APBD Ka.Empat Lawang dan diangggarkan pada tahun 2010 senilai Rp 2.780. 300.000, dengan mengunakan APBD Provinsi Sumsel yang dilaksankanakan oleh PT. Alvin Karya dan tangkap dan adili pelaku korupsi tersebut serta sita harta koruptor untuk kepentingan Negara.

Setelah berorasi, massa diterima AKBP. Deni Putro SIK (Kasubdik III  Tipikor Polda Sumsel). Dia mengatakan bahwa berkas yang diterima Polda Sumsel akan segera dipelajari. “Jika terbukti terjadi indikasi korupsi maka akan dilakukan penyelidikan secara tuntas,” jelasnya. (Anto/Suji)

Site Launch
Site Launch