Wed04232014

Last update06:23:50 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara DKI Jakarta ‘Potong Leher’ Bagi Perushaan Perkebunan Di Seruyan

‘Potong Leher’ Bagi Perushaan Perkebunan Di Seruyan

JAKARTA, BeritAnda - Perwakilan tokoh masyarakat adat Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah mengancam akan memberlakukan hukum adat Dayak kepada perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, apabila pemerintah tidak juga membekukan sementara operasional perusahaan-perusahaan itu.

Dalam konfrensi pers yang dilakukan Forum Suara Rakyat Kalteng di gedung Cawang Kencana Jakarta, Jumat (13/1/2012), Kepala adat kabupaten Seruyan, Arkani (yang bergelar Bapak Janggut Naga dalam suku Dayak) menjelaskan ancaman untuk memberlakukan hukum adat Dayak terhadap pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Wana sawit Subur Lestari (WSSL) 2  sudah berdasarkan kesepakatan seluruh warga kabupaten Seruyan kalimantan Tengah.

“Ancaman itu akan diberlakukan apabila hingga tanggal 15 Januari nanti Presiden SBY tidak juga merespon tuntutan warga Seruyan yang meminta agar pemerintah (presiden) untuk segera membekukan sementara dan meninjau kembali izin yang telah dikeluarkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah.”

Hukum adat yang akan diberlakukan diantaranya mulai dari memanen tanaman kelapa sawit dilahan milik adat, pengusiran paksa, sampai tindak kekerasan berupa pemenggalan kepala bagi pendatang diluar suku yang mengotori tanah adat Dayak, dalam hal ini adalah pihak perusahaan beserta aparat atau pihak-phak yang melindungi perusahaan tersebut karena berusaha merebut tanah adat.

"Kami bicara atas nama bangsa Indonesia bukan hanya Kalsel atau suku Dayak. Jika tidak ada kesepakatan untuk itu, maka semua kemungkinan akan ada ‘potong leher’ seperti aturan tanah Dayak. Ini keputusan dari masyarakat Dayak. Dan sebelumnya kami mohon maaf  kepada para pejabat negeri ini. Hai anak-anak Janggot Naga dimanapun kalian berada, tunggu perintah palu dari Janggut Naga! Kita lihat pemerintah Indonesia sudah tidak mampu mengusir mereka. Kita gunakan aturan Dayak untuk mengusir mereka. Hidup tak lagi berarti tanpa tanah dan air,” ujar Arkani.

Selain meminta pembekuan sementara dan peninjauan ulang perizinan, masyarakat kabupaten Seruyan juga meminta agar Kapolri segera membebaskan 12 orang warga yang ditahan oleh pihak aparat kepolisian Polres Seruayan dan meminta pemerintah untuk segera memediasikan dialog antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan.(Andini)

Site Launch
Site Launch