Sun04202014

Last update12:40:35 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara Kalimantan Kalimantan Barat Tunjangan Belum Dibayar, Guru di Perbatasan dan Terpencil ‘Ngadu’ ke DPRD Kapuas Hulu

Tunjangan Belum Dibayar, Guru di Perbatasan dan Terpencil ‘Ngadu’ ke DPRD Kapuas Hulu

PUTUSSIBAU, BeritAnda - Puluhan guru yang tergabung dari Forum Komunikasi Guru Perbatasan dan Terpencil Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat berencana memutuskan untuk mogok mengajar. Hal tersebut disebabkan tunjangan guru sepanjang tahun 2013 belum dibayar.

 

Koordinator Forum Komunikasi Guru Perbatasan, Utin Hidayani mengancam, aksi tersebut akan dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi pemerintah. Menurutnya, ada sekitar 600 guru yang berhak mendapatkan tunjangan.

“Siapa yang mau hak kami tidak dibayar, orang lain dapat dengan mudahnya dibayar, sedangkan kaki dan tangan kita tidak dibayar setengah mati. Kami benci dengan kebijakan ini, kami sakit dan kecewa. Bukan kami yang salah, pemerintah yang salah tidak meratakan tunjangan itu,“ kesal Utin.

“Itu resiko pemerintah untuk membayar hak kami. Kalau tidak dibayar ya tidak usah menerima murid baru, anak tidak usah ulangan dan tidak usah bagi rapor. Itu maunya pemerintah dengan kita. Kita sudah mengabdi di lapangan pakai pelita, mengangkut air dari sungai naik ke atas ke rumah. Terus yang di kota justru enak-enakan di tepi jalan dapat duit puluhan juta. Begitu kami hanya 1 atau 2 guru diperlakukan seperti ini,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, AR. Natsir menolak untuk bertemu Forum Komunikasi Guru Daerah Perbatasan dan Terpencil di kantornya. Bupati tidak punya waktu untuk menemui guru, lantaran padatnya agenda kerja hari ini.

VERIFIKASI DATA GURU BERSERTIFIKAT DAN KURIKULUM

Adanya kebijakan verifikasi data guru secara online, membuat sejumlah guru bersertifikat pendidik merasa was-was, sebab data yang tidak valid tunjangan terancam beku alias tidak cair. Apalagi setelah sistem verifikasi mengenal perhitungan JJM, JJM KTSP, dan JJM Linier, serta normalitas rombel, banyak guru yang belum dapat memenuhi ketentuan 24 jam mengajar.

Dengan verifikasi data ini, akan terlihat guru yang kekurangan jam mengajar, guru yang tidak linier dengan sertifikatnya, sekolah yang kelebihan guru, sekolah yang belum memenuhi rasio guru terhadap siswanya, dan daerah dengan distribusi guru yang tidak merata.

Koordinator Forum Komunikasi Guru-Guru Perbatasan dan Terpencil, Utin Hidayani mengatakan bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 354 Tahun 2013 tentang Penetapan Sekolah-Sekolah Penerima Tunjangan Daerah Khusus Kabupaten Kapuas Hulu, ditetapkanlah sekolah-sekolah Penerima Tunjangan Khusus sebagai berikut :

a. Jenjang TK sebanyak 5 sekolah   di 5 Kecamatan

b. Jenjang SD sebanyak 241 sekolah di 23 Kecamatan

c. Jenjang SMP sebanyak 50 sekolah di 19 Kecamatan

d. Jenjang SMA sebanyak 5 sekolah di 5 Kecamatan

“Sedangkan, dari jumlah sekolah-sekolah yang ditetapkan di atas, untuk jenjang SMA tidak ada masalah namun untuk jenjang Pendidikan Dasar terutama SD banyak masalah, artinya banyak guru yang tidak menerima tunjangan tersebut.”

Dari sekian banyak guru pada sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Tunjangan Daerah Khusus berdasarkan keputusan Bupati Kapuas Hulu, banyak guru yang tidak menerima tunjangan.

Pihak Dinas/Instansi terkait kami anggap kurang transparan dalam hal sosialisasi tujangan, apa permasalahannya juga tidak diinformasikan secara transparan dan terbuka kepada sekolah. Terkesan guru harus mencari sendiri informasi (baik ke dinas Kabupaten maupun ke Dinas Provinsi). Ketika Kami bertanya kepihak KemenDikBud pun pihak tersebut menyalahkan dinas dengan alasan data yang tidak valid atau tidak terbaca. Alasan yang disampaikan selalu tentang data/pendataan online yang bermasalah.

Sementara itu, pada lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus pada jenjang Dikdas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, Kami klasifikasikan sebagai berikut :

a. Banyak guru yang bertugas di Daerah Khusus TIDAK mendapatkan tunjangan khusus.

b. Ada guru yang menerima double Tunjangan Khusus dan Tunjangan Sertifikasi.

c. Ada guru honor / kontrak (bukan PNS) yang menerima Tunjangan Khusus.

d. Kasus lain diantaranya ada guru yang tercantum di validasi data tunjangan Direktorat P2TK Ditjen Dikdas, dengan jam mengajar 0 (nol) jam pelajaran malah mendapatkan tunjangan.

Kasus lain adalah di SMPN1 Empanang semua guru tidak mendapatkan tunjangan khusus ini. Pada tahun 2012 yang lalu, kami melihat sudah banyak guru yang mendapatkan Tunjangan Khusus dan sudah mulai merata. Tetapi mengapa terjadi lagi kisruh di tahun 2013.

Kami yang tergabung dari Forum Komunikasi Guru-guru Pedalaman dan Terpencil kami meminta dan mendesak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bupati Kapuas Hulu untuk segera memberikan hak Tunjangan Khusus yang seharusnya kami dapatkan, karena hal tersebut merupakan amanah undang-undang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Segera membentuk Tim Khusus yang melibatkan banyak unsur untuk menuntaskan masalah tunjangan ini supaya tidak terjadi lagi masalah diwaktu yang akan datang. Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan, permasalahan ini tidak tuntas maka kami meminta pertanggungjawaban dan REFORMASI di Dinas terkait dengan mengganti staf yang benar-benar bisa membantu mengurus birokrasi tunjangan tersebut, dan mengangkat masalah ini ke DPRD Provinsi, Gubernur Kalimantan Barat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi X DPR RI atau bahkan ke Presiden Republik Indonesia sampai tuntas. (fr)

 

Site Launch
Site Launch