Fri04182014

Last update04:40:04 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara Jawa Jawa Barat DPRD Kabupaten Bekasi Resmi Tetapkan Perda IMB dan HO

DPRD Kabupaten Bekasi Resmi Tetapkan Perda IMB dan HO

BEKASI, BeritAnda - Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 1996 tentang izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO) telah direvisi dan resmi ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurut H. Nur Usman, Ketua Pansus 38, hasil raperda tersebut menghasilkan tujuh butir kesimpulan dan delapan butir rekomendasi untuk bupati.

"Keputusan tentang perda IMB dan HO menghasilkan enam point penting sebagai dasar perubahan revisi tentang IMB yang ijinnya untuk mendirikan, merenovasi, memperbaiki ataupun mengubah sesuatu bangunan IMB yang sudah berdiri," tegasnya ketika ditemui BeritAnda.com Bekasi, Senin (23/9/2013).

H. Nur Usman menambahkan, bahwa untuk raperda tentang izin gangguan menghasilkan empat point penting, diantaranya izin gangguan dan izin tempat usaha merupakan sarana pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perlindungan terhadap timbulnya bahaya kerugian ataupun gangguan lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi, Edi Supriadi menegaskan, perda nomor 7 tahun 1996 ini sudah 17 tahun, sehingga harus ada penyesuain dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dimana diharapkan perda yang baru tersebut bisa menjawab apa-apa tentang permasalahan izin bangunan.

"Aspek perizinan bangunan ada di kita, tapi aspek secara tekhnis adanya di SKPD masing-masing," pungkasnya. (Ucie)

Site Launch
Site Launch