Sun04202014

Last update05:16:56 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nasional Hukum Terkait Dugaan Rp10 M ke Akil Mochtar, Bupati Banyuasin Tak Banyak Komentar

Terkait Dugaan Rp10 M ke Akil Mochtar, Bupati Banyuasin Tak Banyak Komentar

  • PDF

PANGKALAN BALAI-BANYUASIN, BeritAnda - Terkait dugaan adanya dana Rp10 miliar yang mengalir ke Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, sehubungan dengan keluarnya surat keputusan pelantikan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian selaku Bupati Banyuasin terpilih terkesan tak banyak berkomentar.

Beberapa kali dihubungi lewat ponselnya tak diangkat, namun saat dihubungi BeritAnda.com lewat pesan singkatnya, Yan Anton Perdian mengatakan bahwa yang patut diapresiasi adalah kerja nyata, sementara mengenai dugaan adanya dana Rp10 miliar yang mengalir dari pilkada Banyuasin ke Akil Mochtar itu tidak benar. "Dugaan itu tidak benar," ucap Yan Anton lewat pesan singkat (SMS), Minggu (6/10/2013).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar yang saat ini telah ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka kasus dugaan suap pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, ternyata diduga ada main mata juga di pilkada Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).

Dari informasi tersebut mengatakan bahwa main mata ini terungkap dalam dokumen surat berkop Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 137/PAN/MK/7/2013 tertanggal 16 Juni 2013, tentang penetapan kepala daerah.

Selain itu, tata cara keluarnya surat penetapan tersebut diduga secara ilegal. Sebab surat itu keluar tanpa melalui rapat permusyawaratan hakim.

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa pengacara lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Alamsyah Hanafian berencana akan melaporkan adanya dugaan uang Rp10 miliar mengalir ke Akil Mochtar dari salah satu pasangan calon Bupati Banyuasin.

"Diduga dia (Akil Mochtar -red) menerima dana Rp10 miliar dari calon terpilih, sehingga ia membuat surat keputusan pelantikan," beber pengacara lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Alamsyah Hanafiah SH, lewat ponselnya belum lama ini.

Sebelum menerbitkan surat keputusan pelantikan, kata Alamsyah, MK sepat menunda pelaksanaan pelantikan dengan mengirim surat Kementrian Dalam Negeri. Namun tidak lama, dia (MK) mencabut keputusan tentang penundaan, dengan alasan bahwa karena kebutuhan akan syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

“Penundaan itu diduga karena dana Rp10 miliar baru dibayar 20 persen. Tetapi setelah lunas, MK lalu mengeluarkan SK pelantikan,” terangnya.

Diungkapkan Alamsyah, bahwa sudah lama dirinya mendengar mengenai informasi itu dan sudah ia laporkan ke KPK.

"Saya sudah lama memberikan informasi mengenai adanya dugaan Rp10 miliar mengalir ke Akil Mochtar dari pilkada Banyuasin tersebut ke KPK. Namun karena baru informasi, sehingga mungkin susah untuk ditindak lanjuti," ucapnya.

Selain itu, kata Alamsyah, di lembaga MK tersebut diduga ada praktek percaloannya. Karena dirinya pernah ketemu dengan seseorang yang mengaku saudaranya Akil Mochtar.

“Orang tersebut menyuruh saya untuk membuat surat permohonan penundaan pelantikan, dan ternyata surat penundaan itu memang sudah dibuat,” jelasnya.

Dibeberkan Alamsyah, bahwa belakangan ini dirinya mengetahui  orang yang menyuruh tersebut adalah orang yang mengantar surat penundaan pelantikan Yan Anton SA Supriono.

Alamsyah Hanafiah SH membenarkan adanya permintaan uang Rp.20 Milyar oleh utusan Akil Muhtar yang berinisial ME. “Lima paslon memang tidak bisa memenuhi tuntutan Akil Mochtar karena tidak ada uang sebanyak itu. Hari ini kami ke KPK dan melaporkan kejadianya,” katanya.

Lanjut Alamsyah, terkait posisi Bupati Banyuasin yang sudah dilantik tidak masalah, karena yang diangkat ke KPK adakah kasus suap 10 Milyar yang diberikan ke MK melalui tiga pejabat penting di Pemkab Banyausin. “Jangankan yang masih menjabat, mantan pejabat saja bisa meringkuk dalam sel tahanan KPK,” pungkasnya.

Paslon Nomer 3 yang menjadi runner-up dalam Pilkada Banyuasin, H Hazuar Bidui AZ Ssos MM  buka suara terkait permintaan uang oleh Ketua MK melalui utusan khususnya. Hazbi mengatakan,  dirinya didatangi oleh utusan khusus Ketua MK berinisial ME ke Palembang dan bertemu pada Sabtu malam Minggu (20/7/2013) di lobi Hotel Arya Duta Palembang. Dalam percakapan tersebut, ME mengatakan bisa mengabulkan tuntutan lima paslon dan mendiskualifikasi Yan Anton asalkan bila menyediakan uang senilai Rp.20 Miliar.

“Kita bertemu langsung, bukti fotonya ada dan dia meminta Rp.20 Miliar supaya gugatan kami dikabulkan dan Pilkada Banyuasin akan terjadi dua putaran. Namun kami menolaknya, makanya gugatan kami kandas di MK,” ujarnya.

Untuk membongkar habis dugaan suap dalam Pilkada Banyausin tersebut, diakuinya kini Dia telah memberikan kuasa penuh kepada kuasa hukumnya Alamsyah Hanafiah SH untuk memberikan laporan ke KPK.

“Kami sudah tunjuk kuasa hukum dan kita siap bongkar semuanya di KPK melalui kuasa hukum dalam laporan langsung kita nantinya. Selain melaui kuasa hukum, gugatan ke KPK juga dilakukan oleh tokoh pendiri Banyuasin Dr Burlian Abdullah dan H Kaharudin Aziz, Ketua IKBA Banyuasin serta Ketua Forum Masyarakat Banyuasin Bersatu,” imbuhnya.

Selain melapor ke KPK, paslon nomer 3 Hazuar Bidui - Agus Sutikno bersam paslon nomer 6 H Slamet - Syamsuri juga akan menggugat surat MK nomer 137 dan 155 ke PTUN Jakarta. “Pasalnya kedua surat MK tersebut ada indikasi ilegal, karena keluarnya surat itu diperintahkan ketua MK melalui panitera guna mendapatkan uang Rp.10 Miliar dari paslon yang hendak dimenangkan oleh MK,” tegasnya. (feb)

 

Site Launch
Site Launch